Untad Gelar Rapat Koordinasi PPID, Rektor Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Rabu (03/09/2025), Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Tadulako melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan sejumlah pimpinan universitas. Bertempat di Aula Kedokteran Baru Untad, hadir dalam rapat tersebut Rektor Untad, Ketua Senat yang diwakili Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, para-Dekan, serta para Kepala Biro dan unit di lingkungan Universitas Tadulako.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng. Rektor Untad menekankan pentingnya pengelolaan PPID di setiap institusi perguruan tinggi.

“PPID ini setiap tahun diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan menjadi salah satu indikator dalam penilaian keterbukaan informasi. Bahkan, ada penghargaan khusus yang diberikan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi dijalankan oleh masing-masing institusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rektor Untad berharap seluruh unit kerja di Untad dapat lebih serius mengelola data dan informasi publik.

“Oleh karena itu, saya harapkan semua pihak yang menjadi pelaksana PPID, khususnya para kepala biro dan unit, dapat aktif mengakses dan memperbarui data. Informasi yang bersifat publik memang harus disampaikan secara transparan dan tidak dianggap sebagai rahasia,” tambahnya.

Dalam agenda rapat tersebut, Moch. Arief Bachtiar, S.Sos., selaku tim humas dan pengelola data PPID Untad, memberikan penjelasan terkait urgensi PPID.

“PPID sangat penting dalam mewujudkan transparansi pemerintahan, partisipasi publik, serta pencegahan korupsi. Dengan adanya PPID, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik terkait kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintah, sehingga fungsi kontrol publik dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Riska Fitrah Sari, S.Ikom., M.Sc., salah satu pengelola PPID Untad, turut menambahkan penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi rujukan dalam pengelolaan informasi publik.

“Beberapa SOP yang digunakan di antaranya SOP Pendokumentasian Informasi Publik PPID, SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Permohonan Informasi, serta SOP Uji Konsekuensi,” tuturnya. ST